Simak! Kriteria Jaminan Produk Halal

Geliat Pasar Muslim sejak tahun  2010  serta penerapan Undang – undang  Jaminan Halal telah mendorong banyak pihak berbenah. Booming halal yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini  telah mendorong pelaku usaha untuk memberi Jaminan Produk Halal agar dapat merebut perhatian masyarakat muslim. Tren halal tidak hanya terkait pada produk makanan dan minuman namun telah merambah setidaknya  11 industri lainnya  mulai dari  Hijab,  kosmetik halal, bank syariah, emas, hotel syariah, sekolah Islam, film-musik-buku islami, hingga zakat-sodakoh.

LPPOM - MUI sebagai Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia telah memberikan Petunjuk / Pedoman untuk Jaminan Produk Halal atau lebih dikenal dengan Sistem Jaminan Halal ( SJH). Sistem Jaminan Halal merupakan  Sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur pengadaan fasilitas dan bahan baku produksi, proses produksi, sumber daya manusia dan prosedur kerja demi  menjaga konsistensi Jaminan produk halal.
Secara umum, Demi menciptakan Jaminan Produk Halal atau dikenal dengan Sistem Jaminan Halal (SJH)  memiliki alur sebagai berikut :
1.  Perusahaan menerapkan SJH sesuai dengan Manual SJH yang telah disusun.
2.  Implementasi SJH dinilai oleh LPPOM MUI melalui proses audit.
3.  Hasil audit implementasi SJH dinyatakan dalam Status Implementasi SJH dan Sertifikasi SJH.
4. Perusahaan memperoleh Sertifikat Halal jika memiliki status SJH minimum B.

Sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI yang tercantum pada HAS 23000:1 Kriteria Sistem Jaminan Halal. Terdapat 11 Kriteria Sistem Jaminan Halal yang harus di patuhi oleh Pelaku Usaha yaitu : 
1. Kebijakan Halal
Kebijakan Halal tertuang dalam pedoman mutu / manual mutu halal. Dalam membuat kriteria SJH pada Manual Mutu maka Kalimat tersebut harus yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan dalam rangka menghasilkan produk halal secara konsisten.
2. Tim manajement halal
Ketua dan anggota tim management Halal merupakan orang orang yang berkompeten dan memiliki tanggung jawab pada area kerja masing - masing meliputi Purchasing /pembelian, Warehouse , produksi, QC , Finish Good 
3. Pelatihan dan edukasi
Pelatihan / edukasi diperlukan agar setiap anggota mengetahui dan bisa menjalan kan peran nya dengan baik
4. Bahan 
Bahan utama,  pendukung dan atau tambahan harus dilaporkan pada saat pendaftaran dan saat perpanjangan sertifikasi ke LPPOM-MUI. Data tersbut meliputi Nama/Merk , Suplier, Pemasok, Dokument Sertifikasi Halal, dan kegunaan bahan tersebut
5. Produk 
Produk utama dan turunan yang dihasilkan dan  dilaporkan pada  LPPOM-MUI
6. Fasilitas produksi 
Fasilitas produksi berupa diagram alir /flow diagram/flowchart dilaporkan pada  LPPOM-MUI. Begitupun jika ada perubahan pada serangkai proses /alur produksi
7. Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis 
Prosedur kerja yang bersfat kritis harus di tuangkan dalam bentuk Standar Operational Prosedur seperti Prosedur penerimaan barang, Prosedur pengeluaran barang, Prosedur Penarikan barang  dll
8. Kemampuan telusur 
Setiap produk yang telah di produksi harus mampu dan bisa di telusuri (Treacibility). Maksud Ketelusuran adalah selalu dapat dibuktikan bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui (termasuk jika ada pengkodean bahan/produk) dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria. Ketelusuran tersebut  mulai dari bahan baku ,bahan penolong/ bahan pendukung yang dipakai, proses produksi (fasilitas produksi), pekerja yang terlibat ,dll. Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, prosedur tersebut membuat definisi yang tepat tentang produk ini, cara menganinya, waktu telusur/ treacibility dan sebagainya. Simulasi dapat dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan oleh tim halal, serta   Bukti ketelusuran produk harus dibuat dan di pelihara.
9. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria 
Produk - produk yang cacat / gagal produksi/ reject harus memiliki standar yang jelas. Dilakukan pengawasan yang ketat oleh Quality Control untuk bisa di lakukan tindakan selanjutnya sesuai dengan unit perusahaan masing -masing apakah di buang , di olah/ reprosesing atau  di remelt.  Semua tindakan tersebut harus dilaporkan dan dituangkan dalam bentuk dokument /formulir dan dipelihara.

Cara Menangani  Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Halal :
1. Tidak dijual ke pembeli yang mempersyaratkan produk halal.
2. Jika terlanjur dijual, maka produk harus ditarik.
Produk ini tidak boleh di : rework, down grade, reformulasi., Prosedur ini bersifat antisifatif, karena kemungkinan kesalahan selalu ada.

10. Audit Intermal 
Audit internal dilakukan dengan oleh internal perusahaan. Umumnya dengan audit silang (pekerja dari divisi /bagian /departemen lain). Seorang audit internal harus kompeten, independen dan mampu bersikap objektif. Internal audit  SJH bisa di integrasikan dengan audit sistem lain (jadwal, personel, check list ). Hasil audit internal harus disampaikan ke LPPOM MUI sebagai laporan berkala setiap 6 bulan sekali melalui CEROl SS-23000 (Menu : Regular Report).

11. Kaji ulang manajemen 
Kaji ulang management merupakan rapat yang berisikan owner / yang mewakili , dan tim. Assessment yang dilakukan manajemen/wakil manajemen tentang efektifitas pelaksanaan SJH sehingga dapat  merumuskan kebijakan halal, mengevaluasi kinerja, memperbaiki proses, prosedur yang perlu agar dihasilkan produk halal yang konsisten dan terjamin
Didalam pelaksanannya kaji  ulang dapat diintegrasikan dengan kaji ulang sistem lainnya seperi ISO 9001 :2015, HACCP, ISO 22000 dll, dan Hasil kaji ulang harus disampaikan kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap implementasi SJH dan yang terpenting  Bukti kaji ulang harus dibuat dan dipelihara dalam bentuk notulen rapat tinjauan management. 







Comments

Popular posts from this blog

Penentuan Umur Simpan Produk - Shelf Life Product

Apa Saja Sih Kategori Makanan dan Minuman Halal